Perintah yang didirikan oleh komandan perintah bersatu, ketika yang diberi wewenang oleh Menteri Pertahanan melalui Ketua Gabungan Kepala Staf, untuk melakukan operasi secara berkelanjutan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk perintah bersatu. Perintah bersatu bawahan dapat didirikan pada daerah atau secara fungsional. Komandan perintah bersatu bawahan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama dengan para komandan perintah bersatu dan melakukan kontrol operasional dan kekuatan perintah ditugaskan di wilayah operasional ditugaskan.