Pusat didirikan untuk mengkoordinasikan kerja semua sarana transportasi (termasuk yang disediakan oleh sekutu atau negara tuan rumah) untuk mendukung konsep operasi. Koordinasi ini dicapai melalui pembentukan kebijakan transportasi di wilayah operasional yang ditetapkan, sesuai dengan urgensi relatif kebutuhan, kemampuan pelabuhan dan terminal, ketersediaan transportasi aset, dan prioritas yang ditetapkan oleh seorang komandan pasukan gabungan.